SIAK (WARTASIAK.COM) – Jumlah anak yatim di wilayah Kabupaten Siak Provinsi Riau, dalam setiap tahunnya cenderung mengalami tren peningkatan hingga mencapai ratusan orang. Jumlah tersebut dihimpun dari seluruh kampung dan kecamatan se-Kabupaten Siak.
Berdasarkan data yang disampaikan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Siak, jumlah anak yatim terbanyak terdapat di wilayah Kecamatan Tualang, Kandis, dan Sungai Apit.
Saat dikonfirmasi Wartasiak.com, Kepala Dinsos P3A Kabupaten Siak Wan Idris menjelaskan, jumlah anak yatim di wilayah Kabupaten Siak cenderung mengalami perubahan pada setiap tahunnya. Adapun data dan jumlah yang tercatat di Dinsos P3A itu merupakan mereka-mereka yang diusulkan sebagai penerima penyaluran Bansos.
“Sesuai data yang ada di Dinsos P3A Kabupaten Siak, jumlah anak yatim dan yatim piatu tercatat mencapai lebih dari 2.000-an orang di sepanjang tahun 2021 hingga 2024. Sedangkan di tahun 2025 berkurang menjadi 1.877 orang,” jelas Wan Idris, Senin (03/08/2026) siang.
Dari jumlah tersebut, lanjut Wan Idris, sebagian besar dari mereka terus diupayakan agar bisa mendapatkan bantuan sosial (Bansos) baik dari Pemkab Siak maupun dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNas). Namun demikian, yang menjadi prioritas penerima Bansos adalah mereka yang tergolong dari keluarga miskin (kurang mampu, red).
“Kita terus mengupayakan agar anak yatim dan yatim piatu itu bisa mendapatkan bantuan sosial setiap tahunnya. Prioritas bantuan sosial untuk anak yatim itu adalah mereka yang tergolong dari keluarga miskin atau kurang mampu,” sambung Wan Idris.
Terlepas dari bahasan terkait anak yatim, di wilayah Kabupaten Siak juga kerap ditemui kelompok gelandangan dan pengemis yang ada di beberapa kampung, termasuk juga warga dengan status Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).
“Kalau gelandangan dan pengemis kami tiap tahun menyurati permintaan data dari setiap kecamatan, namun tidak ada data yang masuk atau diusulkan. Kemungkinan gelandangan dan pengemis bukan warga Siak, mereka pendatang yang tidak diketahui secara pasti identitasnya,” imbuh Wan Idris.
“Adapun terkait ODGJ datanya tidak ada dengan kami, datanya ada pada Dinas Kesehatan (Dinkes),” tutup Wan Idris.
Laporan: Atok
