SIAK (WARTASIAK.COM) – Masa kepemimpinan H Alfedri M.Si sebagai bupati Siak akan segera berakhir. Hal itu seiring dengan telah ditetapkannya bupati dan wakil bupati (Wabup) Siak terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Siak 2024 yang dimenangkan oleh pasangan Afni Z – Syamsurizal.
Berdasarkan informasi yang beredar, pasangan bupati dan wakil bupati Siak terpilih Afni Z – Syamsurizal akan dilantik pada tanggal 4 Juni 2025 mendatang. Dengan demikian, roda pemerintahan di Kabupaten Siak akan segera diambil alih oleh Afni Z selaku pemimpin baru yang akan mengemban amanah rakyat untuk masa periodesasi 2025 – 2030.
Seiring akan bergantinya tampuk kepemimpinan kepala daerah di Siak tersebut, sempat beredar kabar selentingan di tengah masyarakat bahwasanya hal itu akan berimbas pada bergantinya tampuk pimpinan di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dijabat oleh pejabat eselon II. Benarkah demikian?.
Bupati Siak terpilih Afni Z, yang merupakan tokoh intelektual muda sekaligus ketua Muslimat NU Kabupaten Siak itu, sejauh ini belum ada mengeluarkan statement ke publik yang menyinggung soal akan dilakukannya perombakan/mutasi terhadap pejabat eselon di lingkungan Pemkab Siak. Bahkan Afni Z mengaku belum ada kepikiran untuk melakukan perombakan pimpinan OPD di masa awal pemerintahannya nanti.
“Tidak benar di masa transisi ini ada transaksi dalam bentuk apapun untuk persiapan mutasi jabatan. Belum ada kepikiran ke arah sana,” tegas Afni Z, Selasa (27/05/2025) kepada Wartasiak.com.
Disamping itu, Afni Z juga menegaskan bahwasanya tidak benar jika ada isu yang menyebutkan terkait adanya pengumpulan SK ASN maupun honorer di masa transisi untuk didata dengan dalih akan ditempatkan sesuai permintaan nantinya, termasuk juga soal adanya utusan khusus prihal bagi-bagi jabatan, baik di pemerintahan ataupun BUMD.
“Tidak benar bila ada isu/kabar seperti itu. Kalau ado yang jual nama sayo, usah percayo,” lanjut Afni Z, dengan logat melayunya.
Bupati Siak terpilih yang pernah berkarir di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Republik Indonesia itu juga membeberkan beberapa pesan (point penting, red) yang harus dilakukan oleh jajaran Pemkab Siak di antaranya:
1. Lakukan efesiensi anggaran sebagaimana amanat Inpres Nomor 1 tahun 2025, dimana setiap belanja harus diarahkan pada program prioritas yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Jadi pada proyek fisik yang bersumber dari APBD, misalnya, jikalah tidak terlalu urgen, lebih baik ditunda dulu lelang. Prioritaskan bayar utang.
2. Mengingat beban fiskal daerah yang cukup berat akibat adanya tunda bayar dan defisit anggaran, bersama TAPD telah disepakati perlunya rasionalisasi belanja, khususnya untuk pekerjaan fisik yang tidak mendesak. Berdasarkan hasil rapat sebelumnya yang saya hadiri langsung bersama Plt Sekda, tercatat total hutang tunda bayar sebesar sekitar Rp 331,327 miliar, dan telah dilakukan pergeseran anggaran. Namun demikian, sebagian besar dari nilai tersebut belum terselesaikan pembayarannya, dan baru beberapa OPD yang menerima pembayaran. InsyaAllah, pembayaran akan diselesaikan secara bertahap dengan catatan bahwa seluruh belanja OPD harus dilakukan verifikasi ulang. Prioritas pembayaran hanya akan diberikan kepada kegiatan yang memiliki dampak langsung terhadap output dan manfaat nyata bagi masyarakat Siak, sementara kegiatan yang tidak mendesak dan memiliki dampak minim, mohon maaf harus digeser anggarannya.
3. Berkali-kali saya terus mengingatkan, untuk mentaati Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, yang menegaskan bahwa pendapatan harus dipastikan terlebih dahulu sebelum melakukan proses pelelangan pekerjaan. Jangan sampai pelelangan dilakukan berbasis utang, karena hal tersebut hanya akan menambah beban fiskal dan berpotensi memperburuk kondisi masyarakat. Kami mengingatkan kepada seluruh OPD bahwa, sebagai bagian dari komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, setiap proses perencanaan dan pelelangan harus dilakukan secara terbuka, mengacu pada peraturan yang berlaku, dapat dipertanggungjawabkan, serta disampaikan secara jelas kepada publik. Kita ingin ke depan siap jujur-jujuran saja pada rakyat.
4. Memastikan peningkatan mutu SDM secara terukur. Hal ini juga harus ditandai dengan upaya ke depannya hak-hak pegawai dan honorer dibayarkan tepat waktu. Karena ini sangat mempengaruhi pergerakan ekonomi di level mikro.
5. Prioritas mewujudkan Visi Misi dan 17 program utama. Seragam sekolah gratis diupayakan ada di tahun ajaran baru, tentunya kami meminta Dinas Pendidikan untuk memasukan dalam anggaran perubahan.
6. Anggaran untuk menunjang kerja Bagian Pertanahan perlu ditingkatkan, karna berkaitan dgn kebutuhan alat-alat dan koordinasi lintas sektoral baik vertikal maupun horizontal. Kita ingin di tahun ini peta lengkap penguasaan lahan dan kawasan hutan versi Pemkab Siak sudah ada. Ini prioritas karena visi misi utama kita mengurai perjuangan Hak Hutan Tanah rakyat Siak. Harus ada progres tahun ini di sisa waktu yang ada, mengingat mengurai masalah hak hutan tanah di Siak bukan kerja mudah dan instan.
7. Mengingatkan bahwa saat ini kita akan memasuki musim kemarau. Tim transisi meminta kepada OPD terkait untuk segera melakukan koordinasi, persiapan, dan memastikan kesiapsiagaan dalam penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (karhutla) secara optimal. Hal ini meliputi pengecekan kembali sarana dan prasarana, peralatan, serta rencana mitigasi bencana yang telah disusun.
“Jadi bagi pihak terkait, tetaplah bekerja dengan tenang, fokus, dan layanilah rakyat Siak dengan sebaik-baiknya. Jangan terpengaruh dengan isu apapun. Jangan lupa, tetaplah beri senyuman pada rakyat yang kita layani. Senyum adalah sedekah yang paling mudah dan murah, langsung dicatat sebagai amal jariyah. Pahalanya insya Allah tak perlu pakai tunda bayarlah,” tutup Afni Z, sembari tersenyum.
Laporan: Atok
