SIAK (WARTASIAK.COM) – Bupati Siak Alfedri dan Wakil Bupati (Wabup) Siak Husni Merza, kerap turun ke kampung-kampung (blusukan, red) melaksanakan program kegiatan yang melibatkan pejabat OPD dan pihak Pemerintah Kampung (Pemkam).
Pengamat Politik Universitas Lancang Kuning (Unilak) Riau Alexsander Yandra, S.IP, M.Si, menilai dan menyoroti tindakan Alfedri -Husni yang menurutnya melanggar etik pemerintahan. Bahkan cenderung melakukan politisasi program pemerintah dan politisasi BAZNas Siak. Benarkah demikian?.
“Dalam konteks politik dan demokrasi bahwa kebijakan publik atau keputusan yang dibuat pemerintah seharusnya atau semestinya didasarkan pada kepentingan umum, bukan untuk keuntungan elektoral atau kelompok,” ujar Alex, Sabtu (07/09/2024), kepada awak media.
Ia menjelaskan, fenomena yang sedang terjadi di Siak mendeskripsikan bahwa politisasi program pemerintahan dijadikan sumber daya politik incumbent. Di mana program-program yang seharusnya netral dari segi politik justru digunakan untuk mendongkrak popularitas menjelang kontestasi politik.
Sejumlah program blusukan yang dijalankan oleh Alfedri itu diantaranya adalah pembagian zakat dan yang terbaru adalah Siak Melesat. Kedua program itu terlihat gencar dilakukan oleh Alfedri-Husni di tengah tahun politik dan mendekati masa Pilkada Serentak 2024, padahal Alfedri-Husni merupakan incumbent.
“Semestinya incumbent tidak melakukan hal demikian, sebab ia merupakan kandidat yang ikut dalam kontestasi Pilkada Siak,” katanya lagi.
Dalam kajiannya, ada beberapa masalah yang dapat diidentifikasi dalam konteks ini. Pertama, motivasi program perlu dipertanyakan.
“Jika program-program ini baru muncul mendadak mendekati Pilkada, maka ada dugaan kuat bahwa motif utamanya adalah untuk mempengaruhi pemilih, bukan untuk melayani masyarakat secara berkelanjutan,” tegas alumnus Fisip Unand itu.
Alex menyebut sejumlah program politisasi Alfedri -Husni adalah program Siak Melesat, Siak Berzakat, dan lainnya yang dilaksanakan secara intensif di hari-hari tertentu, bahkan di hari libur (Sabtu-Minggu) sekalipun. Ini dapat diartikan sebagai upaya untuk menciptakan citra positif Alfedri dan Husni di mata publik.
Kedua, penggunaan APBD dan potensi penyalahgunaan sumber daya publik. Menurut Alex, jika program-program ini didanai oleh APBD namun tidak termasuk dalam perencanaan yang telah disusun dan disetujui sebelumnya, hal ini menimbulkan pertanyaan tentang transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran.
“Dalam hal ini, seharusnya ada audit yang jelas terhadap penggunaan dana publik, terutama jika program-program tersebut tidak sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) atau rencana strategis lainnya,” ujarnya.
Ketiga, politisasi zakat. Alex menilai salah satu kritik yang signifikan adalah terkait dengan distribusi zakat. Zakat adalah dana umat yang seharusnya dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNas) Kabupaten Siak tanpa intervensi politik, yang penyalurannya juga tidak boleh diboncengi oleh unsur-unsur kepentingan politik.
Ketika Alfedri dan Husni secara aktif terlibat dalam pembagian zakat, ada kekhawatiran bahwa mereka menggunakan kegiatan ini untuk keuntungan politik. Menurut Alex, ini merusak integritas proses distribusi zakat.
“Di balik ini bisa menjadi intrust public terhadap BAZNas sebagai pengelola dana umat,” katanya.
Keempat, pemaksaan terhadap ASN dan dokter. Menurut Alex, pemaksaan agar ASN dan dokter bekerja di hari libur untuk menjalankan program seperti Siak Melesat juga dapat dikritik sebagai tindakan yang tidak proporsional dan bertentangan dengan prinsip kesejahteraan pegawai negeri.
“Jika kegiatan ini tidak masuk dalam rencana kerja resmi pemerintah, hal ini menjadi semakin problematik,” ujarnya.
Alex menerangkan, dalam konteks demokrasi, penyalahgunaan sumber daya publik untuk keuntungan politik praktis dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan yang ada.
“Program-program yang muncul secara tiba-tiba menjelang Pilkada, tanpa dasar yang jelas dalam perencanaan atau visi misi, seharusnya dipertanyakan dan diteliti lebih lanjut. Tujuanya untuk memastikan bahwa tujuan utamanya bukan hanya elektoral tetapi benar-benar untuk kepentingan masyarakat luas,” tutup Alex.
Sementara itu Bupati Siak Alfedri, saat dikonfirmasi Wartasiak.com via pesan whatsapp untuk dimintai tanggapan atas program kegiatannya yang mendapat sorotan dari Pengamat Politik Unilak Riau itu, Alfedri terkesan enggan untuk memberikan tanggapan/jawaban.
Bahkan hingga berita ini dirilis, Bupati Alfedri masih lebih memilih membisu enggan menyampaikan tanggapan. Meskipun pesan yang dikirim sudah bercentang dua biru bertanda terbaca/terkirim.
Sumber: Rilis
Editor: Atok
