SIAK (WARTASIAK.COM) – Aktivitas masyarakat Kampung Pebadaran Kecamatan Pusako Kabupaten Siak, terganggu akibat tidak beroperasinya ferry penyeberangan yang selama ini menjadi jalur utama penghubung ke pusat pemerintahan kecamatan. Kondisi ini telah berlangsung hampir delapan bulan.
Secara administratif, Kampung Pebadaran berada di wilayah Kecamatan Pusako, namun posisinya terpisah dan berseberangan dengan kantor kecamatan. Selama ini, mobilitas warga sangat bergantung pada layanan ferry penyeberangan.
Akibat tidak beroperasinya fasilitas sungai itu, masyarakat terpaksa menempuh jalur darat memutar melalui Kecamatan Sungai Apit untuk mencapai Pusako. Waktu tempuh yang sebelumnya hanya sekitar 15 hingga 20 menit kini membengkak menjadi hampir satu jam perjalanan.
Tidak hanya menghambat urusan administrasi pemerintahan, kondisi ini juga berdampak pada layanan kesehatan. Warga mengaku kesulitan mendapatkan penanganan medis cepat, karena tenaga kesehatan dari Puskesmas harus menempuh jalur memutar yang sama, sehingga memperlambat penanganan pasien.
Menanggapi keluhan warga tersebut, anggota DPRD Kabupaten Siak, Marudut Pakpahan SH MH, turun langsung ke lapangan bersama Ketua DPC PDI Perjuangan H Irving Kahar Arifin, guna meninjau kondisi penyeberangan. Dari hasil peninjauan, diketahui tidak ada aktivitas operasional ferry di lokasi tersebut.
Marudut juga mengaku telah berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk kepala dinas dan sekretaris dinas, guna menanyakan penyebab terhentinya layanan tersebut.
“Masyarakat sangat berharap ferry ini bisa segera dioperasikan kembali, karena menyangkut kebutuhan dasar pelayanan publik. Sejak ferry tidak beroperasi aktivitas warga jadi terganggu,” ujarnya.
Warga Kampung Pebadaran kini menunggu langkah konkret dari pemerintah daerah agar akses transportasi utama tersebut dapat kembali berfungsi dan mempermudah aktivitas serta pelayanan masyarakat.
“Kita berharap keberadaan ferry bisa memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Karena ferry di penyeberangan ini tidak beroperasi selama berbulan-bulan, akibatnya masyarakat jadi repot saat ada keperluan ke kantor camat, harus mutar arah dengan jarak tempuh yang lumayan jauh,” tutup Marudut.
Laporan: Atok
