Menurut politisi Demokrat itu, Pemkab Siak perlu segera meninjau ulang dan memperbaiki dasar hukum ruang lingkup kegiatan usaha atau core bisnis dari BUMD PT SPS sesuai dengan perkembangan kebutuhan BUMD PT SPS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pansus meminta pelaksanaan perjanjian kerjasama BUMD Siak dengan pihak lainnya yang masih bermasalah secara hukum dan masih rendahnya kontribusi BUMD dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan kinerja buruk dari pengelola BUMD.
