SIAK (WARTASIAK.COM) – Pemerintah Kampung (Pemkam) Banjar Seminai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Riau, menggelar acara Musyawarah Kampung (Muskam) membahas dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Selasa (15/10/2024) pagi, bertempat di Aula Kantor Penghulu setempat.
Pada acara tersebut, tampak hadir Sekretaris Camat (Sekcam) Dayun Abu Hasan Asyari, Penghulu Kampung Banjar Seminai Hj Siti Aminah, Ketua Badan Permusyawaratan Kampung (Bapekam) M Yusuf, serta personil Babinsa dan Bhabinkamtibmas kampung setempat.
Di sela sambutannya, Penghulu Kampung Banjar Seminai Dayun Hj Siti Aminah menyinggung soal ketidakhadiran sejumlah aparat kampung (Ketua RT, red). Padahal menurutnya Muskam validasi DTKS itu semestinya wajib dihadiri oleh Ketua RT, Ketua RW, serta Kepala Dusun (Kadus).
“Semestinya seluruh Ketua RT bisa hadir di acara Muskam validasi DTKS ini, karena Ketua RT lebih tau kondisi warganya yang miskin dan yang layak menerima bantuan. Sekarang ini kamuflasenya banyak, ada yang rumahnya gubuk tapi ternyata tabungannya banyak,” papar Penghulu Hj Siti Aminah, dengan nada tinggi seolah meradang.
Tak hanya sampai di situ, Penghulu juga sempat menyinggung peran dan tanggungjawab Kepala Dusun (Kadus) atas ketidakhadiran sejumlah Ketua RT di acara Muskam DTKS tersebut.
“Jadi pak Sekcam, masalah data (DTKS, red) ini memang serba susah. Ketua RT-nya juga ada yang gak datang, ini yang tau Ketua RT-nya. Tapi nanti Kadus akan saya tanya dan akan saya mintai tanggungjawab kerena tidak bisa mendatangkan Ketua RT dan Ketua RW-nya,” lanjut Penghulu Siti Aminah, yang duduk bersebelahan dengan Sekcam Dayun.
Pada kesempatan tersebut, Penghulu Siti Aminah juga membeberkan terkait kondisi warga Kampung Banjar Seminai yang selama ini menerima bantuan sosial dari pemerintah. Banyak masyarakat penerima bantuan sosial yang secara ekonomi bisa dikatakan/dikategorikan sebagai keluarga mampu.
“Dari awal sudah dikasih tau bahwa validasi data (DTKS, red) itu adalah data yang betul-betul valid, bukan hanya sekedar di ambang batas. Kalau dia mampu ya bilang mampu, kalau dia miskin ya bilang miskin,” tegas Penghulu Siti Aminah.
Penghulu juga menyampaikan kepada Sekcam Dayun bahwasanya di Kampung Banjar Seminai ini ada warga yang masuk DTKS tapi secara ekonomi/penghasilan sudah dianggap mampu.
“Banyak pertanyaan pak Sekcam, dia punya kapling tapi anaknya Lima kebutuhannya tinggi, ada juga dia kerjanya berondol dan anaknya itu masih PAUD, tapi ternyata penghasilannya lebih banyak yang berondol tadi dibandingkan yang punya kapling. Sehingga banyak kontra-kontra terjadi di masyarakat seperti itu. Untuk lebih jelasnya nanti biar pak Sekcam yang menjelaskan terkait mampu atau tidak mampu, karena ini masalah penting,” tutup Penghulu.
Sebagaimana diketahui, program bantuan pemerintah yang disalurkan kepada masyarakat harus benar-benar tepat sasaran. Dengan demikian, sangat diperlukan adanya validasi data penerima bantuan di setiap kampung melalui pendataan yang dilakukan oleh setiap Ketua RT.
Laporan: Rilis Tim
