SIAK (WARTASIAK.COM) – Dinas Kesehatan (Diskes) yang saat ini berubah nama menjadi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DKP2KB), merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak Provinsi Riau.
OPD yang memiliki anggaran terbesar di lingkup Pemkab Siak itu hingga saat ini masih mengalami kekosongan jabatan pasca mundurnya Kadiskes Siak dr. H. Benny Chairuddin pada April 2025 lalu. Seiring berjalannya waktu, sudah hampir Satu tahun terjadi kekosongan jabatan di Diskes Siak tersebut.
Usai diberlakukannya SOTK baru di lingkungan Pemkab Siak, nama Diskes resmi berubah menjadi DKP2KB. Dengan adanya perubahan SOTK itu tentunya akan mempengaruhi pola kinerja dan ruang lingkup yang menjadi tanggungjawab DKP2KB. Selain membidangi masalah kesehatan, kini OPD tersebut juga harus menangani hal-hal terkait pertumbuhan penduduk hingga keluarga berencana (KB).
Sebelumnya, di Diskes Siak itu juga sempat ditunjuk/diangkat pejabat Pelaksana Tugas (Plt) agar pelayanan dan kinerja di OPD itu bisa tetap berjalan. Namun Plt yang diberikan mandat/amanah hanya sanggup bertahan selama Satu sesi/tahapan saja yakni Tiga bulan. Sebagaimana yang diutarakan mantan Plt Kadiskes Siak Hj Noni Paningsih.
“Iya, rasanya cukup berat menjadi Plt di Diskes Siak itu. Saya hanya menjalankan tugas Plt di situ selama Tiga bulan saja dan tidak diperpanjang masa Plt-nya,” sebut Hj Noni Paningsih, Selasa (13/01/2026) kemarin, saat dikonfimasi Wartasiak.com pada acara pelantikan pejabat Siak.
Usai habisnya masa Plt Hj Noni Paningsih, jabatan Plt Kadiskes Siak dipikulkan ke pundak dr. Handry, yang merupakan Kepala Bidang (Kabid). Hingga saat ini jabatan Plt tersebut masih ia emban.
Menariknya lagi, pada saat dibukanya lelang jabatan (asessment, red) untuk pengisian jabatan di Diskes Siak itu, hanya ada Dua orang/ASN saja yang berani mendaftarkan diri ke Panitia Seleksi (Pansel), yakni dr. Handry dan dr. Munadirin.
Dengan hanya Dua orang yang mendaftar, pihak Pansel membatalkan proses tahapan asessment untuk jabatan Diskes Siak tersebut. Hal itu disebabkan karena jumlah peserta/pendaftar belum memenuhi persyaratan yakni minimal Tiga orang.
Sejak dibatalkannya proses lelang jabatan di Diskes Siak pada bulan Agustus 2025 lalu, hingga saat ini belum dibuka kembali lelang jabatan untuk OPD tersebut. Akibatnya, sampai hari ini belum ada pejabat yang bisa ditunjuk/dilantik sebagai Kepala Dinas (Kadis) definitif, melainkan hanya bisa ditunjuk pejabat Plt yang entah sampai kapan akan berakhir.
Sejauh ini, publik juga belum mendapatkan informasi pasti apakah untuk pengisian kekosongan jabatan di DKP2KB Siak itu nantinya harus melalui assessment test atau hanya melalui job-fit saja.
Sebagaimana diketahui, job-fit pejabat adalah proses evaluasi kesesuaian kompetensi, pengalaman, kinerja, dan integritas seorang pejabat (terutama JPT/Eselon II) dengan jabatan yang diembannya. Tujuannya adalah untuk memastikan penempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat (right man on the right place), yang sifatnya bukan untuk demosi, melainkan penyegaran, mutasi, atau rotasi.
Tak hanya kekosongan jabatan Kadis saja, bahkan saat ini jabatan sekretaris di DKP2KB Siak itu juga mengalami kekosongan pasca dipindahnya Yudha Rajasa ke Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP) Siak pada hari Selasa lalu.
Guna mendapatkan informasi dan penjelasan terkait kekosongan jabatan di DKP2KB Siak itu, Wartasiak.com mencoba mengkonfirmasi Sekretaris Daerah (Sekda) Siak H. Mahadar MM via pesan whatsapp. Dari penjelasan yang ia sampaikan, dalam waktu dekat ini akan dilakukan seleksi untuk pengisian jabatan kosong.
“Insya Allah, sesuai arahan bupati dan Wabup, dalam waktu dekat ini akan dilakukan seleksi terbuka bagi pejabat eselon II yang masih kosong, termasuk untuk pengisian jabatan di DKP2KB itu,” jelas Sekda Mahadar, Rabu (14/01/2026) siang.
Laporan: Atok
