Masih Terlilit Utang TB Rp287 M, Bupati Afni Tiadakan Belanja Rumah Tangga di 2025

Siak931 Dilihat

SIAK (WARTASIAK.COM) – Bupati Siak DR Afni Z rela meniadakan anggaran belanja rumah tangganya demi melunasi utang Tunda Bayar (TB) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak kegiatan tahun 2024 yang masih belum selesai.

Meskipun anggaran belanja rumah tangga bupati dan wakil bupati Siak yang mencakup biaya makan minum harian dan jamuan tamu telah diatur dalam peraturan daerah dan dibiayai oleh APBD, namun ia lebih memilih opsi itu untuk dijadikan contoh kepada semua pegawainya dengan melakukan penghematan mulai dari diri sendiri.

“Ya kita sedang berhemat, kondisi keuangan defisit maka anggaran rumah tangga belum dianggarkan, semua masih biaya pribadi,” ujar Bupati Afni ditemui di kediaman Bupati Siak, Rabu (09/07/2025) kemarin.

Ia komitmen untuk melakukan pelunasan tunda bayar dalam tahun ini, supaya tidak terlalu mengganggu postur APBD 2026 untuk melaksanakan program prioritas yang telah dia susun.

Afni juga menolak untuk pengadaan mobil dinas baru bupati dan wakil bupati Siak. Menurutnya, mobil dinas peninggalan bupati sebelumnya masih sangat layak dipakai.

Ia melakukan efisiensi anggaran besar-besaran dengan memangkas pertemuan bersifat seminar di tiap OPD sampai 50 persen, memangkas perjalanan dinas hingga 50 persen, dan mencoret kegiatan yang tidak berdampak pada masyarakat. Bahkan ia berencana untuk mengevaluasi besaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di Siak.

Sebelumnya, Afni menyampaikan hasil efisiensi anggaran yang dilakukan bisa dihemat sebesar Rp300 miliar lebih, dengan kebijakan itu bisa menutup utang tunda bayar Pemkab Siak dalam tahun ini.

Pemkab Siak mengalami defisit dan tunda bayar sebesar Rp327 miliar, baru diangsur sebesar Rp40 miliar kepada sembilan OPD. Artinya masih sisa Rp287 miliar lagi yang harus dilunasi secara bertahap.

Utang tunda bayar yang masih tersisa sebesar Rp287 miliar itu terjadi di masa kepemimpinan Bupati Siak H Alfedri. Utang tersebut membengkak hingga ratusan miliar rupiah akibat belanja OPD tahun 2024 yang terkesan sembrono seolah tanpa pertimbangan dan perhitungan yang matang.

Laporan: Atok

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *