Kasda Siak Kempes, Sejumlah Kegiatan OPD Terancam tak Terbayar?

Siak487 Dilihat

SIAK (WARTASIAK.COM) – Sejumlah kegiatan baik operasional dan fisik tahun anggaran 2024 diketahui banyak yang belum dibayarkan. Kondisi ini membuat resah kalangan pegawai, rekanan swasta, anggota DPRD Siak dan masyarakat, apalagi pekan depan sudah pergantian tahun 2025.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Siak Raja Indor mengatakan, pembayaran terpaksa ditunda sebagian sebab uang Kas Daerah (Kasda) belum mencukupi untuk membayar semua kegiatan yang sudah selesai.

“Semuanya masih berproses dan kita akan usahakan membayar,” ujar Raja Indor dikonfirmasi, Senin (23/12/2024), seperti dilansir Cakaplah.com.

Dia menepis adanya penggiringan opini kas daerah Siak kosong, sebab kas daerah pasti ada seperti untuk operasional fisik, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan lainnya. Akan tetapi pihaknya masih menunggu transfer anggaran dari pemerintah pusat turun.

“Kas bukan kosong, tetapi dana yang ada di kas kita belum mencukupi untuk pembayaran. Kami harap semua bersabar untuk menunggu proses yang sedang berjalan,” katanya.

Raja Indor tidak menjelaskan detil berapa anggaran yang akan ditransfer dan kendala apa yang membuat anggaran tersebut belum ditransfer. Namun ia memastikan keuangan daerah cukup untuk menyelesaikan pembayaran hingga akhir tahun ke depan.

“Kita masih usahakan agar kas mencukupi untuk pembayaran sampai akhir tahun ini. Dan sampai saat ini kita terus berkoordinasi dengan propinsi dan Kemenkeu,” kata dia.

Sementara itu, Ketua DPRD Siak Indra Gunawan belum mengetahui pasti kondisi keuangan daerah Siak saat ini. Namun dia mengaku banyak pihak mengadukan hal ini terkait anggaran yang masih belum masuk ke sebagian OPD.

Indra mengatakan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) perlu menjelaskan kenapa kas daerah sampai kekurangan dan tersendat, sehingga mengakibatkan banyak kegiatan, operasional dan proyek fisik yang belum bisa dibayarkan. Bisa jadi DPRD Siak bakal memanggil BKAD dan instansi terkait untuk menjelaskan detil persoalan tersebut.

“Bisa saja memanggil BKD, karena DPRD perlu informasi tersebut,” kata Indra.

Sebagai informasi, dalam sepekan terakhir tidak sedikit rekanan atau pihak ketiga yang mendatangi BKD Siak untuk menagih haknya atas pekerjaan yang telah diselesaikan. Karena ketiadaan anggaran hingga hari ini banyak kegiatan dan proyek belum terbayarkan.

Sumber: Cakaplah

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *