“Tujuannya untuk anak-anak kelas 1 dan kelas 7. Tapi karena ada kesalahan di spesifikasi, maka terpaksa dilaksanakan di APBD Perubahan, tidak ada kaitan politik,” katanya.
Sementara itu, anggota DPRD Siak Marudut Pakpahan menilai program ini aneh. Tanpa ada pembahasan apa-apa tiba-tiba muncul saat Pilkada. Selain itu, PKH merupakan permasalahan yang sering diperdebatkan di masa kampanye ini.
“Saya meminta aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas program ini, karena kita tidak mau anak-anak PKH dijadikan komoditas politik pada masa Pilkada ini,” katanya.
