Penulis: Atok
EKONOMI (WARTASIAK.COM) – Pemerintahan Presiden Prabowo yang telah berjalan selama sekitar Empat bulan dinilai tidak lebih baik dari pemerintahan Jokowi sebelumnya. Di awal pemerintahannya, Prabowo justeru mengambil kebijakan yang membuat jantung para pemimpin di daerah berdebar-debar. Betapa tidak, melalui Menteri kesayangannya Sri Mulyani, Pemerintah Pusat tega memangkas anggaran secara ugal-ugalan dengan alasan efisiensi.
Yang paling mencolok dari pemangkasan anggaran secara ugal-ugalan itu adalah dipangkasnya anggaran Kementerian PU yang mencapai Rp81 triliun. Dengan demikian, tidak mustahil jika pada tahun 2025 ini pembangunan infrastruktur baik di tingkat pusat maupun daerah akan mengalami kendala.
Dari sekian banyak lembaga Kementerian di Pemerintah Pusat, Kementerian PU merupakan yang paling memiliki pengaruh besar terhadap program pembangunan. Bahkan Pemerintah Daerah (Pemda) pun juga sangat bergantung pada Kementerian PU dalam hal menjalankan program pembangunan di daerah yang pendanaannya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).
Selain memangkas anggaran di sejumlah Kementerian/Lembaga, Pemerintahan Presiden Prabowo melalui Kementerian Keuangan juga dikabarkan akan memangkas dana transfer ke daerah hingga mencapai 50 persen. Termasuk dana transfer ke daerah untuk pembayaran tunda bayar tahun 2024.
Tunda bayar tahun 2024 yang saat ini terjadi hampir di seluruh daerah se-Indonesia, telah membuat para pemimpin di daerah pusing dan kalang-kabut. Dampak dari tunda bayar itu tidak hanya berimbas pada kinerja pejabat daerah saja, melainkan juga berimbas pada keberlangsungan nasib kontraktor yang selama ini menjadi mitra Pemda.
Pemangkasan anggaran secara ugal-ugalan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat itu, seolah mengisyaratkan saat ini kondisi keuangan negara sedang tidak baik-baik saja, meskipun dalam realisasinya pemangkasan anggaran itu dialihkan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan bagian dari janji politik Prabowo.
Hal paling mengkhawatirkan dari pemangkasan anggaran itu adalah potensi akan tersendatnya program-program di daerah yang semula dicanangkan oleh para pemimpin daerah. Seperti program pengentasan kemiskinan, pembangunan rumah layak huni, pengembangan kawasan wisata, dan lain sebagainya.
Selain itu, pemangkasan anggaran juga akan berdampak pada berkurangnya semangat kerja para Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Hal itu seiring akan dipangkasnya anggaran belanja pegawai yang konon menyasar pada pos belanja kegiatan rapat dan perjalanan dinas ASN.
Dalam upaya menghindari kesan negatif dari dampak pemangkasan anggaran yang ugal-ugalan ini, Pemerintah Pusat mulai memproklamirkan seruan agar seluruh daerah berhemat, berhemat, dan berhemat, namun kata berhemat itu tidak akan menyelesaikan masalah.
Alasan efisiensi anggaran yang dilontarkan oleh Pemerintah Pusat tidaklah sesuai dengan slogan yang selama ini digaungkan yakni “Menuju Indonesia Emas”. Sebab apapun alasannya, yang dirasakan oleh rakyat saat ini justeru menuju Indonesia cemas.
Dengan demikian, Pemerintah Pusat diminta dan diharapkan untuk mengkaji ulang kebijakan pemangkasan anggaran yang dampaknya akan sangat dirasakan di seluruh Indonesia. Bagaimana mungkin pemangkasan anggaran akan bisa membawa langkah menuju kemajuan/keemasan. Justeru sebaliknya, pemangkasan anggaran akan membawa kemunduran di berbagai sektor.
