SIAK (WARTASIAK.COM) – Dengan adanya perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak, maka sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Siak juga akan mengalami perubahan struktur. Tidak menutup kemungkinan, nantinya akan ada mutasi/pergantian atau penempatan pejabat baru guna mengisi jabatan di OPD tersebut.
Berdasarkan data dan informasi yang dirangkum Wartasiak.com, sesuai SOTK yang baru itu, nantinya di lingkungan Pemkab Siak hanya ada 23 OPD (dinas/badan). Serta Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dan Inspektorat.
Adapun jumlah pejabat pengisi SOTK baru itu terdiri dari:
– 1 pejabat eselon II.a.
– 31 pejabat eselon II.b.
– 56 pejabat eselon III.a.
– 109 pejabat eselon III.b.
Saat ini sudah ramai dibincangkan oleh masyarakat terkait akan adanya mutasi besar-besaran di lingkungan Pemkab Siak guna mengisi jabatan pada SOTK baru itu. Meski demikian, sejauh ini publik belum mendapatkan informasi pasti kapan pelaksanaan mutasi itu dilakukan oleh pimpinan daerah (bupati, red).
Terkait bakal adanya mutasi pejabat di lingkup Pemkab Siak itu, sejumlah tokoh angkat bicara dan menyampaikan tanggapannya. Sebagaimana disampaikan oleh mantan birokrat senior Siak H Irving Kahar Arifin ME.
“Dalam waktu dekat ini akan diterapkan SOTK baru di Siak, yang tentunya akan diiringi dengan pengisian pejabat pada SOTK baru tersebut,” papar H Irving, Rabu (05/11/2025) pagi, kepada Wartasiak.com.
Dijelaskan H Irving, mutasi pejabat di lingkungan pemerintah daerah merupakan hal biasa/wajar dalam hal meningkatkan kapasitas kinerja di setiap OPD. Setiap pejabat yang dipilih untuk mengisi jabatan harus bisa menjalankan tugasnya dengan baik, agar visi-misi bupati dapat terwujud.
“Intinya, mutasi itu bagus untuk mengisi kekosongan SOTK. Kepala OPD sebagai mitra kerja bupati harus mendukung program kerja Bupati guna mewujudkan Visi dan Misinya sebagai kepala daerah mengisi 5 tahun jabatannya,” lanjut H Irving.
Mantan Kepala Dinas PU Tarukim Siak itu juga menyampaikan pesan penting untuk Bupati Siak.
“Saya berharap, pejabat eselon II dan III yang diamanahkan harus yang profesional, yakni mereka yang menguasai Job Discriptionnya, serta menjaga amanah yang telah diberikan. Selain itu, juga perlu bekerja dengan mempunyai link ke pusat guna menjolok/menjemput dana-dana dari pusat, sehingga nantinya bisa tercapai 17 program bupati dimaksud,” tutup H Irving.
Tak hanya H Irving, tokoh masyarakat Siak yang juga Ketua Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Kabupaten Siak H Khaidir MM, juga menyampaikan tanggapannya terkait akan adanya mutasi pejabat di lingkungan Pemkab Siak tersebut.
“Dalam proses pengisian jabatan eselon, Pemda Siak sudah seharusnya mempertimbangkan beberapa aspek, seperti kompetensi, transparansi, pengalaman, dan loyalitas,” sebut H Khaidir.
Menurut H Khaidir, dalam aspek kompetensi, kepala daerah harus bisa memastikan bahwa calon pejabat yang akan dipilih benar-benar memiliki kompetensi yang sesuai dengan jabatan yang akan diisi. Dalam aspek transparansi, proses seleksi harus dilakukan secara transparan dan adil untuk menghindari praktik nepotisme atau KKN.
“Calon pejabat harus memiliki pengalaman yang relevan dengan jabatan yang akan diisi. Dengan melakukan proses pengisian jabatan yang transparan dan berdasarkan kompetensi, Pemda Siak dapat memastikan bahwa pejabat yang dilantik dapat menjalankan tugasnya dengan efektif dan efisien, apalagi dengan kondisi keuangan daerah saat ini yang sedang tidak baik baik saja,” tutup H Khaidir.
Hal senada juga dikemukakan oleh tokoh muda Siak yang juga Ketua Ormas Masyarakat Peduli Kabupaten Siak (MPKS) Wan Hamzah.
“Iya, kita juga sudah mendengar kabar selentingan akan adanya mutasi pejabat di Siak. Kita berharap bupati tidak keliru dalam memilih/menempatkan orang di masing-masing OPD nantinya,” tegas Ketua Wan Hamzah.
Tokoh muda Siak yang akrab disapa WH itu juga mengingatkan Bupati Afni agar tidak terlalu mendengarkan celetuk yang disampaikan oleh orang-orang di luar sistem, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan dalam menentukan pejabat yang akan ditunjuk/dipilih sebagai pimpinan OPD.
“Kami pesankan kepada bupati, pilihlah orang-orang yang tulus untuk negeri Siak ini, karena ke depan kita akan berat melangkah disebabkan APBD kita yang turun diprediksi hanya tinggal sekitar Rp1,9 triliun. Pilihlah orang yang sesuai dengan kemampuannya, jangan terlalu didengar omongan orang di luar sistem yang ingin ikut mengatur-atur dalam mutasi nantinya karena ada kepentingan,” lanjut Wan Hamzah.
“Cari orang-orang yang benar-benar mau berkonstribusi untuk negeri yang kita cintai ini, memberikan dedikasinya, bukan berfikir apa yang dia dapat, tapi apa yang dia berikan untuk negeri ini,” tutupnya.
Laporan: Atok
