SIAK (WARTASIAK.COM) – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Siak, bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) telah menyepakati dan mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Siak tahun 2026 sebesar Rp2,3 triliun. Ketuk palu kesepakatan dan pengesahan APBD Siak 2026 itu dilakukan, Jum’at (28/11/2025) lalu, bertempat di Gedung Panglima Ghimbam Kantor DPRD Siak.
Masih sama dengan tahun sebelumnya, pada pengesahan APBD Siak 2026 Pemda dan DPRD sepakat tetap memasukkan anggaran untuk penggajian pegawai honorer non database BKN. Artinya, tahun depan seluruh honorer non database BKN yang ada di lingkungan Pemkab Siak masih bisa bekerja dan menerima gaji seperti yang dirasakan di tahun 2025 ini.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Siak Marudut Pakpahan menegaskan, DPRD komitmen memperjuangkan nasib para tenaga honorer non database BKN dengan tetap memasukkan anggaran penggajian pada APBD 2026.
“Iya, anggaran untuk penggajian tenaga honorer non database BKN masih tetap dimasukkan di APBD Siak 2026. Kita tidak ingin terjadi pemutusan hubungan kerja meskipun di tengan kondisi efisiensi anggaran,” tegas Marudut Pakpahan, Ahad (30/11/2025) siang, kepada Wartasiak.com.
Legislator dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu juga menyebutkan, saat ini di lingkungan Pemkab Siak cukup banyak tenaga honorer non database BKN yang menggantungkan nasib hidupnya melalui APBD.
“Sekarang ini mencari pekerjaan sangat susah, jadi kita harus bisa mempertahankan anak-anak honorer itu jangan sampai kehilangan pekerjaan,” sambung Marudut.
Berdasarkan informasi yang diterima awak media, saat ini jumlah tenaga honorer non database di Kabupaten Siak mencapai ratusan orang yang tersebar di seluruh OPD. Dengan demikian, DPRD dan Pemda Siak harus bisa memperjuangkan nasib mereka semua agar tidak terjadi PHK massal.
“Selain anggaran untuk penggajian honorer non database, kita juga masukkan anggaran untuk TPP ASN di APBD 2026,” tutupnya.
Laporan: Atok
